Batu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu bersama Penjabat (Pj.) Wali Kota Batu telah mencapai kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2023, salah satunya untuk mengatasi stunting dan kemiskinan. Penandatanganan Nota Kesepakatan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada hari Rabu (23/08).
Menurut Juru Bicara DPRD, Didik Machmud, sejumlah faktor menjadi dasar perubahan struktur APBD Kota Batu Tahun 2023 seperti perubahan asumsi ekonomi daerah, penanganan masalah strategis seperti stunting dan kemiskinan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah berjalan.
“DPRD mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengidentifikasi situasi-situasi yang dapat menyebabkan perubahan APBD, seperti perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi, realokasi anggaran antar unit organisasi, kondisi darurat, dan faktor lainnya yang mempengaruhi keuangan daerah,” jelas Machmud.
Selain itu, Juru Bicara DPRD juga memberikan beberapa catatan penting dan saran kepada Pemerintah Kota Batu. Salah satunya adalah mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan retribusi parkir untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menekankan pentingnya berpegang pada dokumen perencanaan tahunan, seperti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, sebagai panduan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah dan program-program strategis.
“Kebijakan yang disepakati mencakup aspek makroekonomi, kebijakan pendapatan, dan rencana belanja. Dalam konteks ini, peningkatan target pendapatan, upaya pengembangan pendapatan daerah, serta prioritas belanja untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan lainnya menjadi fokus utama,” tambahnya.
Kesepakatan ini diharapkan akan memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Batu.
