Malang – Keputusan politisi senior PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024, mengundang perhatian tajam dari berbagai penjuru, tak terkecuali dari DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
I Made Riandiana Kartika, yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, mengecam langkah politik Budiman Sudjatmiko. Dalam pandangannya, langkah ini adalah keputusan yang disayangkan, mengingat instruksi yang sudah dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
“Kami sangat merasa kecewa. Seharusnya tokoh senior seperti Budiman Sudjatmiko lebih bijaksana dalam menentukan pilihannya. Partai kita tegak lurus. Ketika DPP sudah memutuskan mendukung Ganjar, mestinya dukungan dari seluruh kader juga mengalir pada Ganjar,” tegas Made dalam pernyataannya.
Selain itu, Made juga memperingatkan agar anggota-anggota partai di Kota Malang berhati-hati dalam mengambil langkah politik, mengingat dampak dari tindakan yang diambil Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ia tak ragu untuk memberlakukan sanksi pemecatan terhadap anggota partai yang terlibat dalam langkah serupa.
“Tidak ada tempat bagi mereka lagi dalam partai. Bila mereka anggota dewan, akan dicopot. Bila mereka memiliki peran dalam struktur partai, akan diberhentikan. Bukan hanya penghentian sementara, tetapi pemberhentian secara permanen,” tambah Made.
Lebih lanjut, Made menjelaskan bahwa kewenangan DPC PDI Perjuangan di Kota Malang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sesuai dengan surat keputusan pengurus dari DPC dan berdasarkan pedoman serta instruksi dari DPP PDI Perjuangan. Menurutnya, dalam urusan instruksi partai, tidak ada ruang untuk bernegosiasi atau berdiskusi.
“Yang perlu diingat adalah, saat kita menjadi bagian dari partai, kepentingan individu harus mengalahkan diri sendiri demi kepentingan partai. Partai berada di atas segalanya,” papar Made.
Made juga menguatkan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan di Kota Malang harus taat pada komando dan instruksi dari DPP PDI Perjuangan. Meskipun beberapa kader mungkin merasa tidak setuju dengan instruksi tersebut, Made menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan mengikuti perintah dari pusat.
“Adapun mungkin ada beberapa kader yang tidak sejalan, tetapi saat partai telah memutuskan, kita sebagai bagian dari partai harus tunduk. Kita satu dalam komando. Sejalan dengan prinsip partai, tidak ada ruang untuk tawar-menawar,” tuntas Made.
Dalam situasi semakin mendekati Pilpres 2024, perpecahan di internal PDI Perjuangan terus menjadi fokus utama. Cara partai menangani perbedaan pendapat dan konflik di antara kader-kadernya akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin memanas.
